percepatan pemberantasan korupsi. disampaikan pada diklat prajabatan gol. percepatan pemberantasan korupsi

Situasi krisis akibat pandemi Covid-19 seharusnya bisa menjadi momentum memperbaiki tata kelola birokrasi dan upaya percepatan pemberantasan korupsi. PAK bertujuan untuk pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-Selain itu, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. ii inspektorat kota salatiga. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang diikuti dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sebagaimana. Dari target mengusut 120 kasus selama tahun 2021, KPK akhirnya hanya menangani 32 perkara. Perpres No. Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sedangkan untuk posisi Kapolri dan Jaksa Agung belum ada pergantian. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1. MMH, Ji/id 42 No. Berikut lima langkah nyata Presiden Jokowi dalam mendukung pemmberantasan korupsi di Indonesia seperti tertuang dalam buku “2019 Jokowi Lagi: Prestasi & Visi untuk Indonesia Maju”: 1. JABAR (Nadzier Wiriadinata) 11. Kalau sudah ada, apa bentuk upaya percepatan pemberantasan korupsi. Namun implementasi dari Instruksi Presiden ini sangat minim sekali, khususnya pada instruksi ke-5 dimana isntruksi tersebut memerintahkan kepada seluruh pemimpin instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk melaksanakan program. Untuk percepatan pemberantasan korupsi tersebut, maka ASN berfungsi sebagai tunas integritas atau cikal bakal yang yang akan tumbuh untuk menerapkan anti korupsi. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap: masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. 11. Yuk kenali lembaga-lembaga anti-korupsi apa saja yang dimiliki oleh Negara kita dan apa saja tugas mereka. Dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan korupsi di daerah, dokumen RAN PK kemudian disosialisasikan ke daerah-daerah. anti-korupsi yang baru, dia berusaha membuktikan komitmen pemberantasan korupsi dengan ditetapkannya Inpres No. Garis besar dari isi instruksi umum. Setiap perubahan tentu saja membutuhan subyek penggerak yaitu manausia. 3. Sosiologi Hukum. Indonesia, Pemerintah. Dalam Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dari 12 instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden, dua butir diantaranya menekankan pada 4. Abstrak Dalam UU No. Dengan adanya keharusan mendapat persetujuan tertulis atau izin dari Presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah akan memperlambat atau menghambat pemberantasan korupsi maupun kebijakan 1) Perlu dikaji lebih dalam lagi tentang teori upaya pemberantasan korupsi di Indonesia agar mendapat informasi yang lebih akurat. Menurut laporan Global Transparency. PW. ii inspektorat kota salatiga. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar. lnstruksi Presiden No. TERKAIT PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ANALISIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2016). sulistya irban wil. pdf. Namun kebijakan publik yang seharusnya mampu menyusun politik hukum dan politik penegakan hukum secara lebih kongkrit dan tegas serta kompatibel dengan tuntutan publik dan merumuskan pola pengendalian tindak korupsi secara lebih komprehensif, efisien. 934 views • 49 slidesPemberantasan Korupsi Tahun 2014, yang sebelumnya Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan. Di samping perangkat hukum nasional, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi. Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, yang sebelumnya Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden No. U. Banyak negara yang memiliki lembaga seperti KPK, yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Taman Suropati No. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 2. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi tidak akan berhasil tanpa melibatkan : a. KUMDANG-GST/2007 dan MoU-1365/K/DI/2007, tanggal 14. 3. 4. Akibat. 2. No Unsur Tindak Pidana Fakta perbuatan Alat bukti yang dilakukan yang dan kejadian mendukung 1. (2013). oleh : drs. percepatan pemberantasan korupsi. 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun, dengan ini menginstruksikan : Kepada : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 lahir dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan/serangan balik dari koruptor. Siaran Pers Perwakilan Masyarakat Sipil: Perpres Penerapan Prinsip Mengenali “Beneficial Ownership” Momentum Percepatan Pemberantasan Korupsi. Upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi dalam banyak hal telah memberikan hasil, tetapi di lain pihak tampaknya upaya ini juga dianggap masih belum cukup membawa kepada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. ICAC sendiri kependekan dari Independent Commision Againts Corruption. A. 46 tahun 2004. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. Korupsi. tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden No. Nama : SULISTYA NIP. Namun, masyarakat yang fokus dengan perjalanan agenda pemberantasan korupsi selama era reformasi dengan mudah dapat melacak perbedaan dengan Inpres No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Jakarta - Sejak 1959, lembaga antikorupsi bergonta-ganti. Pasalnya, untuk mewujudkan WBK harus didahului dengan komitmen pemberantasan korupsi oleh seluruh unsur dalam instansi pemerintah, baik. Sejumlah kebijakan terkait dengan pemberantasan korupsi dilemahkan. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 2. Pada periode ini, KPK telah kehilangan taji akibat revisi undang-undang yang melucuti kewenangan dan independensinya. Jakarta, diperlukan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 dan Tim Pelaksana Rencana Aksi; c. STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014 BAB I PENDAHULUAN 1. Enam lembaga negara pun bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya kebijakan initerbentuknya WBK pada berbagai K/L/Pemda akan mendorong percepatan pemberantasan korupsi melalui upaya yang bersifat pencegahan. Dr. STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI. Acara dibuka oleh Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan. Tipe Dokumen. SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018. PAK bertujuan untuk pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-Dasar hukum dan lembaga pemberantasan korupsi Dosen pengampu: Dr. Chris Tianto. Melalui Inpres ini, Presiden. Korupsi di Indonesia yang terus berkembang secara tersistem, membuat banyak pihak menggalakkan pemberantasan korupsi. 03: Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik. "Melawan korupsi di zaman baru harus dilakukan dengan cara yang canggih," kata Yanuar dalam diskusi. Di awali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Jaksa Agung Dan Kapolri: b. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan kemudian berturut-turutFoto: byu/don/HUMAS MENPANRB . Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Tim akan bekerja selama 24 minggu mendatang untuk menghasilkan rekomendasi percepatan pemberantasan korupsi kepada pemerintah. HH-01. Hits Bulan Ini. Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. Instruksi-instruksi tersebut misalnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksikorupsi melalui tindakan represif maupun preventif secara luas dan bersifat ekstraordinary measure. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Surat edaran Jaksa Agung tentang Percepatan Penanganan Kasus Korupsi tahun 2004 2. percepatan pemberantasan korupsi. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4. Berdasarkan rangkuman yang disadur dari modul materi percepatan pemberantasan korupsi, kami mencoba merangkum soal-jawab yang terkait dengan materi tersebut. :-Singkatan Jenis: INPRES: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 9 December 2004: Tanggal Pengundangan: 1 January 1970: Subjek:-Status: Berlaku:. Percepatan Pemberantasan Korupsi. "Ya KPK-nya perlu diperkuat, Kejaksaannya perlu diperkuat dan beberapa performance hari ini menjadi bagus gitu," ujar Ganjar saat ditemui di Senayan JCC, Jakarta, Sabtu (30/9/2023). Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; 6. (Dharmasaputra dalam Wijayanto & Zachrie (2009 : 694). 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 6. Upaya Represif. Peraturan Perundang-undangan. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2019 – 2021 Disusun oleh: Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia, dan Pusat Studi Anti. VII Tahun 2001 yang memberi arah kebijakan untuk percepatan dan efektifitas pelaksanaan pencegahan korupsi di Indonesia. Orde Lama. Percepatan Pemberantasan Korupsi. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Yth. Satu di antaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan. Jaksa Agung Republik Indonesia; 3. Kasus yang masihJAKARTA, KOMPAS. ICAC Hong Kong. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Undang-Undang No. Akan. Undang-undang RI No. Tipe Dokumen. Hlm 21. T. Lihat juga : Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, halaman 40. Sekretaris Kabinet; 3. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Instruksi Presiden RI No. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan : Kepada : 1. Instruksi Presiden No. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala BPKP dengan Gubernur Sulawesi Tengah dan Ketua DPRD Nomor : 180/234/Ro. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah. Saluran Pengaduan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Percepatan Pemberantasan Korupsi. Percepatan Pemberantasan Korupsi kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Setidaknya terdapat empat rancangan maupun perbaikan undang-undang yang. tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui Kesulitan yang dihadapi oleh kepolisian pendekatan non pena, yaitu pencegahan tanpa dalam penindakan kelompok elitis juga menjadi menggunakan hukum pidana atau. Berikut penjelasannya masing-masing. 20. Perlawanan terhadap korupsi terlihat bahkan sejak awal kemerdekaan. Pada tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. kadiyo, M. (Mosgan Situmorang) 333 Volume 3 Nomor 3, Desember 2014Percepatan Pemberantasan Korupsi; 20) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011; 21) Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. terakhir tidak ada regulasi yang didorong apalagi disahkan untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi. Percepatan Pemberantasan Korupsi. Lembaga anti korupsi Hong Kong ini, sudah berdiri sejak 1974, dengan tujuan untuk memberantas korupsi pada. 0013. H. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 1. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ada tersebut, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif jika tidak ada komitmen yang kuat, tulus dan ikhlas dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi. DAFTAR PUSTAKA. Instruksi Presiden RI No. RAD – PK 2011 – 2016 Kabupaten Pemalang merupakan sebuah dokumen yang memuat program aksi yang bertujuan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah sejak lama dicanangkan oleh para pemimpin di negeri ini, bahkan sejak tahun rejim Orba dengan. “Diharapkan dapat mewujudkan good governance,” katanya dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2013 di Jakarta, Rabu (4/12). Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014. . 1. 4. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. Kepala. memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP), sistem. 7/1999 [ tentang LAKIP - SE MenPAN Nomor SE/31/M. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan : Kepada : 1. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4. KOMPAS. TEMPO. (2015). Tunas integritas adalah terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada para Menteri 15. Secara aktual Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan lembaga hukum yang cukup. Kewenangan Kejaksaan RI untuk. Secara umum, ada 3 bentuk tindakan, yakni upaya preventif, detektif, dan represif. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf kesebelas, butir 10),. DISUSUN OLEH: 1. Program ini merupakan tindak lanjut dari Aksi Penerapan Pakta Integritas yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 3/10/2022 1 Percepatan Pemberantasan korupsi Langkah Pemberantasan Langkah Pencegahan. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011: Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011: PERATURAN MENTERI: 1. Pengertian Korupsi Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. No. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 2. Percepatan. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 7. ID menggelar diskusi daring tentang. 777 - Peningkatan Peran BPKP Dalam Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini disayangkan sejumlah pakar hukum dan pegiat antikorupsi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Terbaru, Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset gagal masuk dalam Program Legislasi. - Halaman 2. berikut hasil rangkuman kami : 1. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: Pejabat yang Menetapkan: Status: Berlaku: Tentang Website. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan.